1 Juta Jaringan Gas Rumah Tangga Ditargetkan Rampung 2028

Editor Ari Armansyah
Waktu baca Menghitung...
Diterbitkan

Otakonline.com - Jakarta, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta jaringan gas rumah tangga rampung pada 2028. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyebut program ini mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

1 juta jaringan gas rumah tangga ditargetkan rampung 2028 untuk kurangi impor LPG dan mendukung swasembada energi nasional.

Dudung menyampaikan target tersebut saat meninjau kesiapan pengoperasian jaringan gas rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat, 18 September 2026. Ia menegaskan target pembangunan 1 juta sambungan rumah itu harus selesai pada 2028.

Program jaringan gas rumah tangga atau jargas masuk dalam Program Prioritas Nasional. Pemerintah juga mencantumkan program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pemerintah Kejar 119.379 Sambungan Rumah

Pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) pada periode 2025-2026. Target tersebut mencakup 15 kabupaten dan kota di sejumlah wilayah.

Kabupaten Gresik mendapat alokasi 7.363 sambungan rumah. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo memperoleh 7.223 sambungan. Dengan demikian, kedua kabupaten tersebut memiliki total alokasi 14.586 sambungan rumah.

Di Gresik, pembangunan jargas telah memasuki tahap akhir. Data yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan pembangunan di wilayah tersebut telah mencapai 100 persen untuk 7.363 sambungan rumah. Pemerintah kemudian menyiapkan tahap pengoperasian jaringan tersebut. 

Sebelumnya, proses pengoperasian menghadapi sejumlah tahapan perizinan. Namun, pemerintah menyatakan berbagai kendala tersebut mulai terselesaikan.

Dudung mengatakan percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta proses perizinan lokasi berikutnya berjalan sejak tahap perencanaan.

Pemerintah ingin memproses berbagai izin secara paralel. Langkah tersebut bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus mencegah hambatan administratif ketika jaringan sudah selesai secara fisik.

1 Juta Jaringan Gas Ditujukan Kurangi Impor LPG

Program 1 juta jaringan gas rumah tangga juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.

Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan jaringan gas sebagai salah satu alternatif pasokan energi rumah tangga. Jargas menyalurkan gas melalui jaringan pipa langsung menuju rumah pelanggan.

Selain mengurangi ketergantungan pada LPG impor, pemerintah menilai jaringan gas dapat mempermudah akses energi bagi masyarakat. Warga tidak perlu mencari tabung LPG ketika membutuhkan bahan bakar untuk memasak.

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pengoperasian jaringan yang sudah selesai dibangun. Terlebih lagi, jaringan gas dapat memberikan akses energi secara langsung selama jaringan beroperasi.

Dudung juga menyebut jargas berpotensi membantu perekonomian masyarakat. Menurut keterangan yang disampaikan KSP, kebutuhan dua tabung LPG 3 kilogram dalam satu bulan dapat mencapai sekitar Rp70 ribu. Sementara itu, penggunaan jargas diperkirakan sekitar Rp20 ribu untuk kebutuhan tersebut.

Dengan perbedaan tersebut, pemerintah berharap jargas dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga sekaligus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

KSP Kawal Perizinan hingga Harga Gas

Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal proses pembangunan jargas melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pengawalan tersebut mencakup sejumlah tahapan penting sebelum jaringan dapat melayani masyarakat.

Beberapa tahapan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi:

  • penyelesaian perizinan jaringan gas;
  • penetapan badan usaha pengelola;
  • penerbitan izin usaha niaga gas bumi;
  • penetapan alokasi gas;
  • penetapan titik serah;
  • penetapan wilayah jaringan distribusi; serta
  • penetapan harga gas rumah tangga.

Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. Selanjutnya, SKK Migas perlu memastikan alokasi gas serta titik serah untuk mendukung pengoperasian jaringan.

Sementara itu, BPH Migas mendapat permintaan untuk menyiapkan harga gas rumah tangga yang lebih murah daripada LPG tabung 3 kilogram. Kebijakan harga menjadi bagian penting karena pemerintah ingin jargas memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan jaringan tidak hanya berhenti pada penyelesaian infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan jaringan tersebut dapat beroperasi dan melayani pelanggan secara berkelanjutan.

Progres Gresik Masuk Tahap Pengoperasian

Peninjauan Dudung di Gresik berfokus pada kesiapan pengoperasian jaringan gas yang dibangun melalui APBN. Sebelumnya, pembangunan fisik jargas di wilayah tersebut mencapai 95,4 persen. Pemerintah kemudian menyelesaikan sejumlah persyaratan untuk memasuki tahap pengoperasian.

Persetujuan lingkungan UKL-UPL untuk Gresik dan Sidoarjo telah terbit. Selain itu, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik serta rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah selesai.

Dudung menyebut proses perizinan secara bertahap mulai tuntas. Karena itu, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada pengoperasian jaringan gas.

Pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga terkait mempercepat persiapan di wilayah berikutnya. Dengan proses paralel sejak awal, pembangunan jargas di lokasi lain dapat berjalan lebih cepat.

Target 2028 Jadi Tahapan Besar Program Jargas

Target 1 juta sambungan rumah pada 2028 menjadi sasaran besar pemerintah dalam pengembangan jaringan gas perkotaan. Program tersebut berjalan bertahap melalui pembangunan sambungan di berbagai kabupaten dan kota.

Pada tahap 2025-2026 saja, pemerintah menargetkan 119.379 sambungan rumah. Gresik dan Sidoarjo menyumbang 14.586 sambungan dari target tersebut.

Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan pembangunan berikutnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan gas, perizinan, badan usaha pengelola, jaringan distribusi, serta harga bagi pelanggan.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam mengejar target 2028. KSP menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar berbagai hambatan dapat segera ditangani.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada jumlah jaringan yang terbangun. Pemerintah juga perlu memastikan setiap sambungan dapat beroperasi dan memberikan akses energi kepada masyarakat.

Dengan target 1 juta sambungan rumah pada 2028, jargas menjadi salah satu program yang pemerintah dorong untuk memperluas penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga. Program ini sekaligus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan mendukung agenda swasembada energi.

Kesimpulan

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta jaringan gas rumah tangga rampung pada 2028. Untuk periode 2025-2026, pemerintah menargetkan 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota.

Gresik memperoleh 7.363 sambungan, sedangkan Sidoarjo mendapat 7.223 sambungan. Kedua wilayah tersebut memiliki total 14.586 sambungan rumah.

Sementara itu, KSP akan mengawal proses perizinan, pengelolaan, pasokan gas, distribusi, hingga penetapan harga. Pemerintah berharap percepatan jargas dapat memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.

FAQ

Kapan target 1 juta jaringan gas rumah tangga selesai?

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta sambungan rumah selesai pada 2028.

Berapa target pembangunan jargas pada 2025-2026?

Pemerintah menargetkan 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada periode 2025-2026.

Berapa alokasi jargas untuk Gresik?

Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah.

Berapa alokasi jargas untuk Sidoarjo?

Kabupaten Sidoarjo memperoleh alokasi 7.223 sambungan rumah.

Mengapa pemerintah mempercepat pembangunan jargas?

Pemerintah mengarahkan program ini untuk memperluas akses energi rumah tangga, mendukung swasembada energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.