Otakonline.com - Jakarta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menilai penyaluran kredit untuk program prioritas pemerintah memiliki risiko yang rendah. Penilaian tersebut berkaitan dengan sumber pembayaran kredit yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BNI menjadi salah satu bank yang ikut menyalurkan kredit untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program tersebut menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang melibatkan bank-bank milik negara.
Selain faktor risiko, BNI juga memberikan suku bunga khusus untuk pembiayaan KDMP. Suku bunga kredit tersebut berada di angka 6%, lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga komersial BNI yang mencapai sekitar 7%.
BNI Berikan Kredit untuk Koperasi Desa Merah Putih
Head of Investor Relation BNI Yohan Setio menjelaskan keterlibatan perseroan dalam pembiayaan program KDMP. Pemerintah menggarap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih melalui Agrinas.
Sementara itu, Bank Himbara turut berpartisipasi dengan memberikan fasilitas kredit untuk proyek tersebut. BNI menjadi bagian dari perbankan milik negara yang mendukung pembiayaan program pemerintah.
Yohan mengatakan BNI memberikan suku bunga yang lebih rendah untuk kredit KDMP. Angkanya mencapai 6%, sedangkan rata-rata suku bunga komersial BNI berada di sekitar 7%.
“Untuk suku bunganya biasanya sedikit lebih rendah dibanding suku bunga komersial,” ujar Yohan dalam acara Public Expose virtual, Rabu (9/9/2026).
Menurut Yohan, perbedaan suku bunga tersebut berkaitan dengan karakteristik sumber pembayaran proyek. Pemerintah menanggung pembayaran kredit program tersebut melalui APBN secara langsung.
Risiko Kredit Dinilai Lebih Rendah
Sumber pembayaran dari APBN menjadi faktor penting dalam penilaian risiko pembiayaan KDMP. Karena itu, BNI menilai profil risiko kredit program tersebut secara teori berada pada tingkat yang sangat rendah.
Yohan menjelaskan bahwa pembayaran proyek akan datang langsung dari APBN. Kondisi tersebut membuat risiko pembiayaan menjadi lebih rendah dibandingkan kredit komersial pada umumnya.
“Untuk proyek seperti ini, sumber pembayarannya akan datang dari APBN secara langsung sehingga profil risikonya secara teori menjadi sangat rendah,” jelas Yohan.
Dengan tingkat risiko yang lebih rendah, BNI memiliki ruang untuk memberikan harga kredit yang lebih murah. Hal tersebut terlihat dari suku bunga KDMP yang berada di bawah rata-rata suku bunga komersial perseroan.
Selain itu, mekanisme pembayaran melalui APBN memberikan karakter berbeda pada kredit program pemerintah. Bank dapat mempertimbangkan sumber pembayaran tersebut dalam menentukan tingkat harga pembiayaan.
Profit Tetap Ada, tetapi Bukan Tujuan Utama
Meskipun memberikan suku bunga lebih rendah, kredit untuk program pemerintah tetap memberikan margin bagi bank. Yohan mengatakan Bank Himbara masih dapat memperoleh profit dari penyaluran kredit tersebut.
Namun, BNI tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama ketika menyalurkan kredit untuk berbagai program pemerintah. Perseroan juga mempertimbangkan peran perbankan negara dalam mendukung pembangunan.
Yohan menegaskan bahwa BNI berupaya menjaga keseimbangan antara keuntungan yang wajar dan kontribusi terhadap pembangunan negara.
“Secara profitabilitas, masih ada profit yang bisa dipetik oleh Bank Himbara,” kata Yohan.
Di sisi lain, BNI tidak menempatkan pencarian profit sebagai tujuan utama dalam menjalankan proyek pemerintah. Perseroan memilih pendekatan yang menyeimbangkan aspek bisnis dengan dukungan terhadap agenda pembangunan.
Suku Bunga KDMP Lebih Murah
Perbedaan suku bunga menjadi salah satu aspek utama dalam pembiayaan KDMP. BNI menetapkan suku bunga sebesar 6% untuk program tersebut.
Sementara itu, rata-rata suku bunga komersial BNI berada di angka 7%. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1 poin persentase antara pembiayaan KDMP dan rata-rata kredit komersial.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan tingkat risiko yang dinilai lebih rendah. Selain itu, sumber pembayaran dari APBN menjadi pertimbangan dalam menentukan harga kredit.
Adapun rincian suku bunga yang disampaikan BNI meliputi:
Suku bunga kredit KDMP: 6%.
Rata-rata suku bunga komersial BNI: sekitar 7%.
Selisih: sekitar 1 poin persentase.
Sumber pembayaran proyek: APBN secara langsung.
Karena itu, skema pembiayaan tersebut memiliki karakter yang berbeda dari kredit komersial biasa. Bank tetap memperoleh margin, tetapi memberikan harga yang lebih rendah untuk mendukung program pemerintah.
Peran Bank Himbara dalam Program Pemerintah
Keterlibatan Bank Himbara dalam program KDMP menunjukkan peran bank milik negara dalam mendukung agenda pemerintah. BNI menjadi salah satu perseroan yang menyalurkan kredit untuk program tersebut.
Sementara itu, pemerintah menggarap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih melalui Agrinas. Bank Himbara kemudian mengambil bagian melalui penyediaan pembiayaan.
Skema tersebut mempertemukan kebutuhan pembiayaan program pemerintah dengan kapasitas perbankan milik negara. Dengan dukungan tersebut, pembiayaan dapat berjalan melalui mekanisme kredit perbankan.
Terlebih lagi, sumber pembayaran yang berasal dari APBN turut menjadi pertimbangan dalam pengelolaan risiko kredit. Karena itu, BNI melihat pembiayaan program tersebut memiliki profil risiko yang rendah secara teori.
Pada akhirnya, BNI tetap mempertahankan aspek profitabilitas dalam penyaluran kredit. Namun, perseroan menempatkan keseimbangan antara keuntungan yang wajar dan kontribusi terhadap pembangunan sebagai pertimbangan utama.
Kesimpulan
BNI menilai kredit untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki risiko yang rendah. Faktor utamanya berasal dari sumber pembayaran yang ditanggung langsung oleh APBN.
Karena risiko tersebut dinilai rendah, BNI memberikan suku bunga 6%. Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga komersial perseroan sebesar 7%.
Meskipun demikian, pembiayaan KDMP tetap menghasilkan margin bagi Bank Himbara. Namun, BNI menegaskan bahwa pencarian profit bukan tujuan utama dalam penyaluran kredit untuk program pemerintah.
Dengan demikian, BNI berupaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan peran perbankan negara dalam mendukung pembangunan. Skema tersebut menjadi bagian dari keterlibatan perseroan dalam program prioritas pemerintah.
