Otakonline.com - Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai kabar pemindahan payroll atau pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank BUMN.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan rencana perpindahan dana payroll membutuhkan perencanaan yang matang dan terukur. Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.
Dian menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan tertulis pada Senin (21/9/2026). OJK juga terus memantau kondisi likuiditas setiap BPD di tengah munculnya isu pergeseran dana payroll ASN.
OJK Minta Perpindahan Payroll ASN Direncanakan Matang
OJK menilai perpindahan payroll ASN dari BPD ke bank BUMN perlu memperhatikan kondisi masing-masing bank. Perubahan sumber dana dapat memengaruhi pengelolaan likuiditas BPD.
"Meskipun OJK mencermati adanya tren perlambatan pertumbuhan fungsi intermediasi BPD, namun levelnya masih dalam batas yang aman dan wajar serta didukung dengan tingkat permodalan yang memadai," kata Dian.
Dengan demikian, kondisi BPD secara umum masih berada dalam koridor yang aman. Namun, setiap bank memiliki struktur pendanaan dan tingkat konsentrasi dana yang berbeda.
Karena itu, dampak perpindahan payroll ASN juga tidak akan sama pada seluruh BPD. OJK akan melihat struktur sumber pendanaan, tingkat konsentrasi dana, serta kapasitas manajemen risiko masing-masing bank.
Likuiditas BPD Masih Terjaga
OJK menyatakan kondisi likuiditas BPD secara umum masih terjaga dengan baik. Data posisi Juli 2026 menunjukkan sejumlah indikator likuiditas masih berada di atas ambang batas ketentuan.
Berikut indikator likuiditas BPD pada Juli 2026:
LCR: 174,55 persen
AL/NCD: 106,04 persen
AL/DPK: 22,29 persen
Indikator tersebut menunjukkan posisi likuiditas BPD masih memenuhi ketentuan. Namun, OJK tetap mencermati perkembangan fungsi intermediasi BPD yang mengalami perlambatan pertumbuhan.
Sementara itu, OJK menilai kondisi tersebut masih berada dalam batas aman dan wajar. Tingkat permodalan BPD juga dinilai memadai untuk mendukung kegiatan perbankan.
Oleh karena itu, isu perpindahan payroll ASN tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah likuiditas pada seluruh BPD. Setiap bank memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda sehingga dampaknya perlu dilihat secara individual.
Payroll ASN Jadi Sumber Pendanaan Penting BPD
Segmen ASN memiliki posisi strategis bagi BPD. OJK menyebut ASN menjadi salah satu basis nasabah utama bagi bank pembangunan daerah.
Dana payroll ASN juga menjadi salah satu komponen pendanaan yang stabil bagi BPD. Meskipun begitu, komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD saat ini masih didominasi oleh dana non-Pemda.
Jika terjadi pergeseran dana payroll ASN, BPD perlu menyesuaikan pengelolaan likuiditasnya. Penyesuaian tersebut bertujuan menjaga rasio likuiditas tetap berada dalam koridor yang aman.
Dian menjelaskan bahwa besarnya dampak akan berbeda pada setiap BPD. Faktor seperti struktur pendanaan, konsentrasi sumber dana, dan kapasitas manajemen risiko ikut menentukan dampaknya.
Dengan demikian, BPD perlu mengantisipasi perubahan struktur pendanaan jika perpindahan payroll benar-benar berlangsung. Pengelolaan likuiditas menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan.
Dana BPD Berperan dalam Penyaluran Kredit
OJK juga menyoroti fungsi DPK yang dihimpun BPD. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dana Pemda dan dana non-Pemda.
Selanjutnya, BPD memutar kembali dana tersebut melalui penyaluran kredit dan pembiayaan. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan.
OJK menilai payroll ASN yang tetap berada di BPD dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar. Dengan ruang tersebut, BPD dapat menyalurkan lebih banyak kredit dan pembiayaan kepada sektor yang membutuhkan.
"Payroll ASN yang tetap berada di BPD dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar bagi BPD untuk memberikan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan," jelas Dian.
Karena itu, perubahan lokasi dana payroll dapat berkaitan dengan kemampuan BPD mengelola sumber dana untuk kegiatan intermediasi. Namun, dampaknya tetap bergantung pada kondisi masing-masing bank.
OJK Terus Pantau Ketahanan BPD
OJK memastikan pemantauan terhadap kondisi BPD terus berjalan. Pengawasan tersebut mencakup stabilitas likuiditas agar BPD tetap mampu menjalankan fungsi intermediasinya.
Selain itu, OJK secara berkala melakukan kajian dan simulasi ketahanan atau stress test terhadap BPD. Pengujian tersebut bertujuan mengukur daya tahan permodalan dan kecukupan likuiditas dalam menghadapi berbagai skenario.
Skenario tersebut mencakup dinamika pasar maupun potensi perubahan kebijakan. Dengan demikian, OJK dapat melihat kemampuan BPD dalam menghadapi perubahan kondisi keuangan.
OJK juga ingin memastikan BPD tetap menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemantauan likuiditas menjadi bagian penting untuk menjaga kemampuan tersebut.
Sementara itu, rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank BUMN menjadi salah satu dinamika yang perlu diperhatikan. OJK menekankan pentingnya perencanaan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
Kesimpulan
Rencana perpindahan payroll ASN daerah dari BPD ke bank BUMN mendapat perhatian OJK. OJK menilai perpindahan dana tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan terukur.
Di sisi lain, kondisi likuiditas BPD secara umum masih terjaga. Pada Juli 2026, LCR tercatat 174,55 persen, AL/NCD sebesar 106,04 persen, dan AL/DPK mencapai 22,29 persen.
Namun, perubahan sumber pendanaan tetap dapat memengaruhi masing-masing BPD secara berbeda. Oleh karena itu, OJK akan terus memantau kondisi likuiditas, permodalan, serta kemampuan intermediasi setiap BPD.
Dengan pengelolaan yang tepat, BPD diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
