Aturan Truk Bandarlampung: Tonase, Jalur, dan Waktu Operasional

Editor Jaya Purnama
Waktu baca Menghitung...
Diterbitkan
Truk angkutan barang melintas di jalan perkotaan Bandarlampung dengan SPBU di latar belakang.
Ilustrasi: Pengawasan truk di Bandarlampung

Otakonline.com - Aturan truk Bandarlampung membatasi kendaraan angkutan barang berdasarkan tonase, jalur, dan waktu operasional. Dinas Perhubungan (Dishub) kota memperketat pengawasan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengelola SPBU juga diminta tidak melayani truk bertonase besar, kecuali kendaraan yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

Kepala Dishub Bandarlampung mengatakan kendaraan dengan tonase di bawah 5 ton masih dapat melintas di sejumlah ruas. Sementara itu, kendaraan yang lebih berat menghadapi pembatasan wilayah dan waktu. Ketentuan tersebut sudah diatur, tetapi petugas masih menemukan pelanggaran di jalan.

Aturan truk Bandarlampung membedakan kendaraan berdasarkan tonase

Besaran tonase menjadi salah satu dasar pengaturan angkutan barang di wilayah kota. Menurut Kepala Dishub, kendaraan yang toleransinya di bawah 5 ton termasuk yang boleh beroperasi di Bandarlampung. Adapun kendaraan dengan tonase lebih besar tidak bebas menggunakan seluruh ruas jalan.

Pembatasan itu mencakup lokasi yang dapat dilalui dan waktu operasional. Namun, Dishub tidak menyebutkan secara rinci dalam keterangannya jam berlaku untuk setiap kategori kendaraan. Karena itu, pengemudi perlu mengikuti rambu dan informasi resmi di lapangan, bukan menganggap semua jalan terbuka untuk truk besar.

Tonase bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan pengemudi. Ketentuan jalur dan waktu juga menjadi bagian dari pembatasan, sehingga kendaraan yang boleh melintas di suatu ruas belum tentu dapat melintas kapan saja. Memeriksa informasi yang tersedia sebelum masuk ke kawasan kota membantu pengemudi memahami batas operasional yang berlaku.

Pengaturan tonase dimaksudkan untuk mengendalikan pergerakan angkutan barang di tengah lalu lintas perkotaan. Kendaraan besar yang masuk ke ruas yang tidak sesuai ketentuan dapat menambah kepadatan. Oleh sebab itu, Dishub menilai kepatuhan terhadap pembatasan jalur dan waktu menjadi bagian penting dari pengawasan.

Jalur angkutan barang mencakup tiga ruas utama

Dishub menyebut Jalan Yos Sudarso, Jalan Pangeran Antasari, dan Jalan Pramuka sebagai sejumlah ruas yang diperbolehkan bagi angkutan barang. Penyebutan jalur tersebut tidak berarti setiap truk dapat melintas tanpa memperhatikan tonase maupun ketentuan operasional lainnya.

Petugas masih menemukan angkutan barang yang melintas di luar jalur yang telah ditentukan. Kepala Dishub mengakui pelanggaran masih banyak terjadi dan menyatakan penertiban terus dilakukan. Dengan demikian, daftar ruas yang diizinkan perlu dipahami bersama batas kendaraan dan pembatasan yang berlaku.

Bagi pengemudi, kepastian jalur penting untuk merencanakan perjalanan sebelum masuk kawasan kota. Mereka juga perlu memperhatikan petunjuk yang dipasang di sejumlah lokasi. Sementara itu, pengawasan Dishub diarahkan untuk memastikan kendaraan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, bukan sekadar melewati ruas yang dianggap paling praktis.

Ruas yang disebut Dishub dapat menjadi acuan awal bagi angkutan barang, tetapi pengemudi tetap perlu membaca rambu di sepanjang perjalanan. Informasi mengenai jalur perlu dilihat bersama ketentuan tonase dan waktu, agar perjalanan yang direncanakan tidak berujung pada pelanggaran ketika kendaraan memasuki ruas tertentu.

SPBU dalam kota diminta tidak melayani truk besar

Pengawasan angkutan barang turut menyentuh aktivitas pengisian bahan bakar. Dishub menyoroti antrean kendaraan besar, terutama truk yang mengisi solar, di sejumlah SPBU dalam kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kendaraan bertonase besar juga dibatasi pergerakannya di wilayah perkotaan.

Dishub Bandarlampung telah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas dan mengundang para pengelola SPBU di dalam kota. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati imbauan agar SPBU tidak melayani kendaraan besar, kecuali kendaraan yang memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan.

Permintaan tersebut menempatkan pengelola SPBU sebagai bagian dari pelaksanaan aturan di lapangan. Namun, pengecualian tetap berlaku untuk kendaraan yang memenuhi ketentuan. Karena itu, imbauan tersebut bukan larangan menyeluruh terhadap semua angkutan barang yang membutuhkan bahan bakar di wilayah kota.

Koordinasi dengan pengelola SPBU juga menjadi jalur untuk menyampaikan batasan kepada pihak yang berhadapan langsung dengan kendaraan. Pengelola perlu memahami bahwa imbauan itu memiliki pengecualian, sedangkan pengemudi perlu memastikan kendaraannya termasuk yang diperbolehkan. Informasi yang jelas membantu mengurangi salah paham tentang cakupan pembatasan.

Dishub juga memasang spanduk pemberitahuan di sejumlah titik, termasuk sekitar SPBU. Pemasangan itu bertujuan menyosialisasikan ketentuan kepada pengemudi dan pengelola. Informasi tersebut diharapkan membantu pihak terkait memahami pembatasan sebelum kendaraan memasuki area layanan maupun melanjutkan perjalanan.

Antrean solar turut berdampak pada penghasilan sopir

Dishub mengaitkan antrean solar dengan kebijakan pemerintah mengenai distribusi bahan bakar. Menurut Kepala Dishub, situasi tersebut tidak dapat begitu saja dibebankan kepada Pertamina maupun sopir. Para pengemudi juga terdampak ketika harus menunggu lama untuk memperoleh bahan bakar.

Waktu mengantre berpengaruh langsung terhadap kesempatan sopir menjalankan pekerjaan. Jika kendaraan tertahan berjam-jam atau bahkan berhari-hari, waktu kerja yang tersedia berkurang. Sopir pun menghadapi risiko kehilangan penghasilan ketika mereka tidak bisa segera kembali mengangkut barang.

Kepala Dishub menyampaikan bahwa pengemudi membutuhkan kepastian untuk mendapatkan bahan bakar dan kembali bekerja. Ia juga menilai sopir harus memperoleh penghasilan pada hari mereka bekerja. Penjelasan itu menunjukkan bahwa persoalan antrean memiliki dampak bagi penghidupan pengemudi, selain menjadi isu ketertiban lalu lintas.

Dengan demikian, antrean bahan bakar menyangkut lebih dari lamanya kendaraan berada di sekitar SPBU. Waktu tunggu dapat menghambat sopir untuk kembali menjalankan pekerjaan, sementara pembatasan truk besar tetap harus dipatuhi. Dishub menempatkan dua persoalan tersebut dalam konteks yang sama tanpa menghilangkan kebutuhan untuk mengikuti aturan.

Di sisi lain, pembatasan truk besar di SPBU perkotaan diarahkan untuk menekan keberadaan kendaraan tersebut di dalam kota. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan pengecualian kendaraan yang diizinkan. Koordinasi Dishub, Satlantas, dan pengelola SPBU menjadi cara yang ditempuh untuk menyampaikan serta menjalankan ketentuan itu.

Pengawasan dan sosialisasi berjalan bersamaan

Penertiban dilakukan karena aturan yang sudah ada belum sepenuhnya dipatuhi. Dishub menyatakan petugas terus menindak pelanggaran, sementara spanduk digunakan untuk memperjelas informasi. Dua langkah itu menyasar kepatuhan pengemudi maupun pemahaman pengelola fasilitas bahan bakar.

Pengawasan dan sosialisasi memiliki peran yang saling melengkapi. Penindakan ditujukan pada pelanggaran di jalan, sedangkan pemberitahuan membantu menyampaikan ketentuan kepada pihak terkait. Keduanya tetap merujuk pada aturan tentang kendaraan yang diperbolehkan, jalur yang dapat dilalui, dan waktu operasional.

Pengemudi angkutan barang perlu memperhatikan tonase, jalur, dan waktu operasional secara bersamaan. Mengikuti satu ketentuan saja belum tentu cukup jika kendaraan tetap memasuki ruas yang tidak diperbolehkan. Begitu pula, ketersediaan SPBU tidak menghapus pembatasan yang berlaku bagi kendaraan besar.

Dengan aturan tersebut, Dishub berupaya mengendalikan pergerakan truk di dalam kota sekaligus menertibkan layanan bagi kendaraan bertonase besar. Sejauh mana langkah ini berjalan bergantung pada kepatuhan di jalan dan penerapan imbauan di SPBU. Dishub menyatakan pengawasan dan penertiban tetap berlangsung.

Jaya Purnama
Chief Idea Officer • Powered by AI — Turning Ideas into Digital Products, Content & Businesses.