Dari Rekening ke Kesehatan Finansial, Mandat Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Editor Jaya Purnama
Waktu baca Menghitung...
Diterbitkan
Ilustrasi rapat koordinasi pemerintah tentang kesejahteraan keuangan
Ilustrasi: Rapat kebijakan keuangan

Otakonline.com - Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran dewan ini menandai perluasan perhatian pemerintah: kebijakan keuangan tidak hanya mendorong masyarakat mengakses layanan, tetapi juga mengupayakan manfaat yang lebih baik bagi rumah tangga.

Prabowo meresmikan pembentukan DNKK saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemerintah menggagas lembaga tersebut untuk memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat sekaligus melengkapi kebijakan inklusi keuangan yang telah berjalan.

Mengapa pemerintah membentuk DNKK?

Gagasan mengenai DNKK sudah disampaikan Prabowo pada 27 November 2025, setelah ia bertemu Ratu Máxima dari Belanda. Saat itu, Máxima menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health. Pemerintah kemudian mengarahkan gagasan tersebut menjadi lembaga yang berfokus pada kesejahteraan keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK dibentuk untuk menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada November 2025, ia menyebut Presiden meminta pembentukan dewan yang menangani kesejahteraan keuangan atau financial health.

Arah baru itu berangkat dari perbedaan antara memiliki akses dan mampu memanfaatkan layanan keuangan. Seseorang dapat memiliki rekening, tetapi hal tersebut belum otomatis berarti ia memahami produk yang tersedia atau bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Karena itu, pemerintah ingin mendorong kebijakan yang melihat kondisi keuangan keluarga secara lebih luas.

Angka yang disampaikan Airlangga pada November 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,7 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat 66,4 persen. Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu konteks perlunya upaya yang tidak berhenti pada perluasan akses.

Dari akses layanan menuju manfaat bagi keluarga

DNKI sebelumnya lebih berorientasi pada inklusi, antara lain dengan mendorong masyarakat memiliki rekening. DNKK membawa perhatian ke tahap berikutnya, yakni memastikan akses layanan dan produk keuangan dapat memberi manfaat lebih besar bagi kondisi rumah tangga. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan.

Perubahan fokus ini mencakup kemampuan masyarakat memahami pilihan keuangan dan menggunakannya dengan tepat. Akses tetap penting, tetapi masyarakat juga perlu memiliki bekal untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu, penguatan literasi menjadi bagian yang berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan.

Di sisi lain, pemerintah memasukkan perluasan pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau sebagai salah satu fokus DNKK. Perhatian terutama ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan yang lebih terjangkau diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kondisi keuangan keluarga, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

Secara garis besar, agenda DNKK mencakup peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga, perluasan akses layanan, penguatan literasi dan inklusi, serta koordinasi program kementerian dan lembaga. Ruang lingkup ini menghubungkan berbagai aspek yang sebelumnya dapat berjalan dalam kebijakan atau program berbeda.

Koordinasi menjadi penting karena agenda kesejahteraan keuangan melibatkan lebih dari satu bidang. Perluasan layanan, pemahaman masyarakat, dan akses pembiayaan saling berhubungan. Melalui DNKK, pemerintah menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai bagian dari pelaksanaan agenda tersebut, bukan sekadar tambahan pada kebijakan akses keuangan.

Landasan dan susunan kepengurusan

Airlangga menyatakan pembentukan DNKK berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Dalam susunan kepengurusan, Prabowo menjabat sebagai Ketua DNKK, sedangkan Airlangga menjadi Ketua Harian. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengemban tugas sebagai Wakil Ketua.

Sejumlah pejabat lain juga masuk dalam posisi pimpinan harian. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua Harian. Adapun keanggotaan dewan melibatkan sejumlah menteri terkait.

Komposisi tersebut menempatkan pimpinan lintas lembaga dalam satu struktur koordinasi. Namun, pembentukan dewan saja tidak menjelaskan seluruh hasil yang akan dirasakan masyarakat. Fokus yang diumumkan memberi gambaran mengenai arah kerja, sementara manfaatnya berkaitan dengan bagaimana program akses, literasi, dan pembiayaan berjalan di lapangan.

Apa arti perubahan arah kebijakan ini?

Bagi masyarakat, pergeseran dari inklusi menuju kesejahteraan keuangan berarti akses layanan bukan satu-satunya tujuan. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pemahaman atas produk keuangan dan kegunaannya bagi kebutuhan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, kepemilikan rekening dipandang sebagai salah satu bagian dari perjalanan, bukan gambaran lengkap kondisi keuangan keluarga.

DNKK sekaligus meneruskan dan mengubah orientasi kerja DNKI. Perluasan akses tetap menjadi agenda, tetapi pemerintah kini mengaitkannya dengan literasi, pembiayaan yang terjangkau, dan kesejahteraan keluarga. Arah tersebut mencerminkan upaya agar layanan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, mandat utama DNKK adalah memperkuat koordinasi kebijakan keuangan yang berorientasi pada manfaat bagi rumah tangga. Tantangan yang disorot pemerintah—kesenjangan antara inklusi dan literasi—menjadi alasan untuk memperluas fokus tersebut. Ke depan, perhatian akan tertuju pada keterhubungan antara akses, pemahaman, dan penggunaan layanan keuangan dalam kehidupan keluarga.

Jaya Purnama
Chief Idea Officer • Powered by AI — Turning Ideas into Digital Products, Content & Businesses.