KSAD Tegaskan Tak Ada Instruksi Bubarkan Film Pesta Babi

 OtakOnline.com, Jakarta - KSAD soal film Pesta Babi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter tersebut dibubarkan di beberapa daerah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi langsung dari TNI untuk membubarkan pemutaran film tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menyebut keputusan pembubaran dilakukan pemerintah daerah dengan alasan menjaga keamanan wilayah.

Selain itu, Maruli mengatakan langkah tersebut merupakan kewenangan pejabat daerah yang menilai adanya potensi keributan di lokasi pemutaran film. Karena itu, ia menegaskan TNI tidak mengeluarkan perintah khusus terkait pelarangan nobar film dokumenter tersebut.

KSAD Soal Film Pesta Babi: Bukan Instruksi TNI

Jenderal Maruli Simanjuntak menepis anggapan bahwa TNI menjadi pihak yang memerintahkan pembubaran nobar film “Pesta Babi”. Menurut dia, keputusan itu murni berasal dari pemerintah daerah setempat.

Ia mengatakan koordinasi keamanan wilayah memang menjadi tanggung jawab pejabat daerah bersama unsur terkait. Karena itu, jika ada potensi gangguan keamanan, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengambil keputusan.

“Tidak ada instruksi langsung dari TNI,” kata Maruli kepada awak media di kompleks parlemen.

Sementara itu, ia juga meminta publik melihat persoalan tersebut secara lebih objektif. Menurutnya, TNI selama ini memiliki banyak program sosial yang bertujuan membantu masyarakat.

Maruli mencontohkan keterlibatan personel TNI dalam membantu warga di daerah terpencil, termasuk pembangunan sumber air bersih untuk masyarakat yang kesulitan akses air layak.

Pembubaran Nobar Terjadi di Sejumlah Kampus

Pembubaran nobar film “Pesta Babi” terjadi di beberapa kampus dan lokasi publik di Indonesia. Setiap kegiatan diketahui memiliki penyelenggara yang berbeda.

Beberapa lokasi yang disebut mengalami pembubaran antara lain:

• Universitas Khairun (Unkhair) Ternate
• Universitas Mataram (Unram)
• Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) NTB
• Institut Seni Indonesia (ISI) Bali
• Kafe di kawasan Seminyak dan Tabanan, Bali

Meskipun begitu, belum ada penjelasan resmi yang seragam terkait alasan pembubaran di masing-masing lokasi tersebut.

Di sisi lain, isu kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik mulai ramai diperbincangkan setelah peristiwa ini viral di media sosial.

Isi Film Dokumenter Pesta Babi

Film dokumenter “Pesta Babi” berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua Selatan. Film tersebut menyoroti dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Selain itu, film itu juga membahas persoalan hak ulayat masyarakat Papua yang dinilai terdampak oleh proyek pembangunan skala besar.

Karena membawa isu sensitif, pemutaran film tersebut memicu pro dan kontra di sejumlah daerah. Sebagian pihak menilai film itu penting sebagai ruang kritik sosial. Namun, ada juga yang khawatir isi film memicu konflik di masyarakat.

Maruli Soroti Kebenaran Isi Film

Dalam keterangannya, Maruli juga mempertanyakan tingkat akurasi isi film dokumenter tersebut. Menurut dia, apa yang ditampilkan dalam film belum tentu sepenuhnya benar.

Ia menilai publik perlu melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan terhadap isu yang diangkat dalam film itu.

Selain itu, Maruli turut menyinggung pihak yang memproduksi film dokumenter tersebut. Ia mempertanyakan sumber pendanaan yang digunakan selama proses produksi.

Menurut dia, proses pembuatan film dokumenter memerlukan biaya besar, termasuk perjalanan ke berbagai daerah untuk pengambilan gambar.

Pernyataan itu kemudian memicu respons beragam di media sosial. Sebagian netizen mendukung pandangan KSAD, sementara lainnya meminta agar ruang pemutaran film tetap dihormati sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Pemerintah Sebut Tak Ada Larangan Pemutaran Film

Sebelumnya, pemerintah melalui sejumlah pejabat juga menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film “Pesta Babi”.

Namun, keputusan teknis di lapangan disebut bergantung pada pertimbangan keamanan dari pemerintah daerah masing-masing.

Karena itu, kasus pembubaran nobar di sejumlah wilayah dianggap sebagai keputusan lokal, bukan kebijakan nasional.

Sementara itu, pengamat menilai polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.

Jika tidak dikelola dengan baik, perdebatan soal film dokumenter dan kritik sosial berpotensi memicu ketegangan baru di ruang publik.

Polemik Film Dokumenter Masih Berlanjut

Kasus pembubaran nobar film “Pesta Babi” diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.

Selain menyangkut isu keamanan, polemik ini juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kritik terhadap pembangunan, serta hak masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan aparat keamanan diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif tanpa menimbulkan kesan pembatasan ruang demokrasi.

KSAD soal film Pesta Babi pun menjadi topik hangat yang terus memicu perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pihak kini menunggu langkah lanjutan pemerintah dalam menyikapi polemik tersebut secara lebih terbuka dan transparan.

Bagikan Artikel