Otakonline.com - Jakarta, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman US$650 juta atau sekitar Rp11,5 triliun untuk Indonesia. Dana tersebut akan mendukung modernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Pinjaman itu menjadi bagian dari subprogram pertama Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL). Program ini berfokus pada percepatan desentralisasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, ADB akan mendukung pengembangan platform digital nasional untuk mengintegrasikan dan melaporkan data fiskal. Program tersebut juga mencakup penilaian pajak properti yang lebih adil untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah.
ADB Dukung Modernisasi Fiskal Indonesia
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, mengatakan program ADIL akan memperkuat pengelolaan fiskal di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting karena pembangunan ekonomi berlangsung di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa.
Bobur menilai layanan publik menjadi bagian penting dalam mendukung cita-cita Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Karena itu, penguatan arsitektur fiskal dan digital menjadi salah satu bagian strategis.
“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan,” ujar Bobur dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Selanjutnya, ia mengatakan penguatan arsitektur fiskal dan digital dapat membantu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Infrastruktur pengelolaan data menjadi salah satu unsur yang mendapat perhatian melalui program tersebut.
“Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” sambungnya.
Pengeluaran Publik Daerah Capai 35%-40%
ADB mencatat sekitar 35%-40% dari total pengeluaran publik Indonesia dikelola pada tingkat subnasional. Pengeluaran tersebut mencakup sektor pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur lokal.
Besarnya porsi pengeluaran daerah membuat pengelolaan keuangan publik di tingkat subnasional memiliki peran penting. Oleh karena itu, penguatan sistem fiskal daerah menjadi salah satu perhatian dalam program ADIL.
Namun, Bobur menyebut sistem pengelolaan keuangan publik daerah masih terfragmentasi. Selain itu, kemampuan fiskal dan administratif antarwilayah juga memiliki perbedaan.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi sejumlah aspek pengelolaan pemerintahan daerah. Misalnya, perbedaan kemampuan dapat berdampak pada administrasi perpajakan dan koordinasi kebijakan.
Di sisi lain, tantangan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik. Karena itu, program ADIL diarahkan untuk membantu mengatasi tantangan struktural dalam sistem fiskal daerah Indonesia.
Program ADIL Perkuat Digitalisasi dan Pajak Daerah
Salah satu fokus program ADIL adalah membangun platform digital nasional. Platform tersebut akan mendukung integrasi serta pelaporan data fiskal.
Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, ADB juga mendukung penilaian pajak properti yang lebih adil.
Pajak properti memiliki kaitan dengan kemampuan daerah meningkatkan pendapatan. Dengan penilaian yang lebih adil, pemerintah daerah diharapkan memiliki dukungan untuk memperbaiki administrasi perpajakan.
Sementara itu, penguatan sistem digital dapat membantu menghubungkan data fiskal. Dengan demikian, pemerintah memiliki kerangka yang lebih terintegrasi untuk mengelola dan melaporkan informasi fiskal.
Program tersebut juga memasukkan isu perlindungan hak-hak sipil. Perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak perempuan turut menjadi bagian dari kerangka kerja.
Selain itu, program ADIL memasukkan integrasi risiko bencana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal juga berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional
Program ADIL juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program tersebut turut berkaitan dengan target Visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Bobur, program ini dapat mendukung sejumlah agenda pembangunan Indonesia. Agenda tersebut mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Selain itu, program tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan. Aspek keberlanjutan lingkungan juga masuk dalam sasaran yang mendapat dukungan.
Dengan demikian, modernisasi pengelolaan fiskal tidak hanya menyangkut sistem keuangan pemerintah. Program tersebut juga mencakup tata kelola daerah dan penyediaan layanan publik.
Pada tingkat daerah, kemampuan mengelola anggaran menjadi penting karena sebagian besar belanja publik berada di tingkat subnasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal dan administratif menjadi bagian penting dalam agenda desentralisasi.
Pinjaman ADB untuk Mendukung Tata Kelola Daerah
Pinjaman US$650 juta atau sekitar Rp11,5 triliun tersebut menjadi bagian dari subprogram pertama ADIL. Program ini dirancang untuk mendukung percepatan desentralisasi dan perbaikan tata kelola daerah.
Beberapa fokus utama program tersebut meliputi:
Modernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Pengembangan platform digital nasional untuk data fiskal.
Integrasi dan pelaporan data fiskal.
Penilaian pajak properti yang lebih adil.
Penguatan pendapatan daerah.
Perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak perempuan.
Integrasi risiko bencana dalam kerangka kerja.
Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, kebutuhan penguatan sistem fiskal daerah muncul karena perbedaan kemampuan fiskal dan administratif antarwilayah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, serta layanan publik.
Karena itu, modernisasi sistem fiskal menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan pengelolaan data.
Pada akhirnya, program ADIL diarahkan untuk mendukung pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Penguatan tata kelola fiskal diharapkan berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional hingga 2045.
Kesimpulan
ADB menyetujui pinjaman US$650 juta atau sekitar Rp11,5 triliun untuk mendukung modernisasi fiskal Indonesia. Dana tersebut masuk dalam subprogram pertama ADIL.
Program ini mencakup digitalisasi data fiskal, penilaian pajak properti, serta penguatan tata kelola daerah. Selain itu, ADIL memasukkan perlindungan hak-hak sipil dan integrasi risiko bencana.
ADB menilai penguatan sistem fiskal penting karena 35%-40% pengeluaran publik Indonesia dikelola di tingkat subnasional. Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal dan administratif daerah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia.
