Otakonline.com - Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai saldo awal pembukaan rekening bank bagi masyarakat.
Pemerintah menjalankan program pembukaan rekening tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan masyarakat yang membutuhkan akses rekening perbankan.
Presiden Prabowo menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI sebagai penyedia rekening bagi masyarakat.
Purbaya bahkan membuka kemungkinan APBN memberikan saldo awal untuk rekening tersebut. Besarannya mencapai Rp50 ribu untuk setiap rekening.
APBN untuk Saldo Awal Rekening Bank
Purbaya menyampaikan peluang penggunaan APBN saat berbicara kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah memiliki cadangan belanja yang dapat mendukung program tersebut. Karena itu, ia menilai kebutuhan anggaran untuk saldo awal rekening masih dapat masuk dalam ruang fiskal pemerintah.
"Mungkin ya. Kan kalau Rp 50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," ungkap Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih mempertimbangkan penggunaan anggaran negara untuk mendukung pembukaan rekening. Namun, Purbaya menekankan bahwa sumbernya dapat berasal dari cadangan belanja pemerintah.
"Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah melihat peluang pembiayaan program tersebut melalui pos cadangan belanja. Skema ini berkaitan dengan pemberian saldo awal bagi masyarakat yang memperoleh rekening baru.
Purbaya Sebut Cadangan Belanja Masih Cukup
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki cadangan belanja yang dapat digunakan ketika terdapat kebutuhan tertentu. Dalam konteks ini, cadangan tersebut menjadi salah satu opsi untuk mendukung pembukaan rekening masyarakat.
Selain itu, nominal saldo awal juga menjadi faktor penting dalam perhitungan kebutuhan anggaran. Jika saldo awal berada di angka Rp50 ribu per rekening, pemerintah perlu menyesuaikan jumlah anggaran dengan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran program.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menyampaikan bahwa saldo awal pembukaan rekening berasal dari APBN.
Airlangga memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun. Perhitungan itu mengacu pada target sekitar 200 juta penduduk.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah," ujar Airlangga.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai skala program pembukaan rekening bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saldo awal sesuai target penerima.
BRI dan BSI Jadi Penyedia Rekening
Program ini juga melibatkan dua bank yang mendapat tugas menyediakan rekening bagi masyarakat. Keduanya adalah BRI dan BSI.
BRI merupakan bank yang berada dalam kelompok perbankan milik negara. Sementara itu, BSI menjadi bank syariah yang juga berada dalam kelompok bank milik negara.
Penugasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pembukaan rekening bagi masyarakat. Pemerintah kemudian menyiapkan skema saldo awal untuk mendukung rekening yang dibuka.
Selain membuka rekening, saldo awal juga dapat memberikan manfaat langsung bagi pemilik rekening. Masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga mendapatkan dana awal sesuai skema yang pemerintah siapkan.
Namun, pemerintah masih perlu menjalankan proses penganggaran untuk mendukung program tersebut. Karena itu, pembiayaan melalui APBN menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaannya.
Kebutuhan Anggaran Mencapai Sekitar Rp11 Triliun
Perkiraan kebutuhan Rp11 triliun muncul dari perhitungan jumlah penduduk yang menjadi sasaran program. Airlangga menggunakan angka sekitar 200 juta penduduk sebagai dasar perhitungan.
Sementara itu, Purbaya melihat cadangan belanja pemerintah masih memungkinkan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Ia menilai nominal yang diperlukan masih dapat masuk dalam ruang anggaran.
Besarnya kebutuhan dana tentu bergantung pada jumlah rekening yang dibuka. Semakin banyak masyarakat yang masuk dalam program, semakin besar pula kebutuhan saldo awal yang harus disiapkan.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan alokasi anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan. Perhitungan tersebut menjadi penting agar kebutuhan saldo awal tetap sesuai dengan kemampuan APBN.
Di sisi lain, program pembukaan rekening juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Rekening dapat menjadi sarana untuk menyimpan dan mengelola dana secara lebih mudah.
Program Pembukaan Rekening Atas Perintah Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk membuka rekening bagi masyarakat. Selanjutnya, pemerintah menugaskan BRI dan BSI sebagai bank penyedia rekening tersebut.
Program itu kemudian mendapat dukungan melalui pembahasan mengenai saldo awal. Purbaya membuka peluang agar APBN ikut membiayai saldo awal tersebut.
Sementara itu, Airlangga telah menyampaikan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi sekitar 200 juta penduduk.
Dengan adanya pembahasan tersebut, pemerintah kini memiliki gambaran mengenai kebutuhan dana untuk menjalankan program. Cadangan belanja pemerintah menjadi salah satu opsi yang dapat mendukung pembiayaan.
Pada akhirnya, keputusan mengenai penggunaan APBN akan menentukan skema pembiayaan saldo awal rekening masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan anggaran tetap sesuai dengan kapasitas belanja negara.
Kesimpulan
Pemerintah membuka peluang penggunaan APBN untuk memberikan saldo awal rekening bank bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut nominal Rp50 ribu per rekening masih memungkinkan masuk dalam cadangan belanja pemerintah.
Program pembukaan rekening tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menugaskan BRI dan BSI sebagai penyedia rekening.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran program mencapai sekitar Rp11 triliun. Perhitungan tersebut mengacu pada sasaran sekitar 200 juta penduduk.
