Aturan Kepemilikan Saham BEI Siap Terbit September

Otakonline.com - Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah bersiap menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi penting ini bakal mengatur tata cara serta batasan kepemilikan saham bursa bagi berbagai pihak. OJK menargetkan aturan kepemilikan saham BEI tersebut terbit dan berlaku efektif pada September 2026.

Melalui POJK ini, regulator akan membatasi porsi kepemilikan porsi saham bursa demi menjaga tata kelola pasar modal. Langkah ini menjadi momentum penting dalam transformasi struktur kepemilikan bursa di Indonesia. Publik dan pelaku pasar modal kini mencermati arah kebijakan baru tersebut.

OJK juga merancang mekanisme khusus bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menjadi pemegang saham strategis. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penetapan batas kepemilikan saham BEI menjadi titik krusial dalam regulasi baru ini.

Batas Maksimum Kepemilikan Saham BEI Sebesar 5 Persen

Rancangan POJK menetapkan batas maksimum kepemilikan satu pihak atas saham BEI sebesar 5%. Batas ini berlaku secara umum untuk seluruh pihak yang berminat membeli saham bursa. Baik Anggota Bursa (AB) maupun lembaga negara wajib mematuhi batasan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan konsep aturan kepemilikan saham BEI ini secara langsung. Pihaknya menegaskan bahwa setiap pihak boleh mengapit saham bursa sepanjang porsinya maksimal 5% dari total saham yang bursa keluarkan.

Aturan ini bertujuan menjaga independensi serta pemerataan kepemilikan saham di lembaga pengelola pasar modal tersebut. Selain itu, OJK ingin mencegah dominasi kepemilikan oleh satu pihak tertentu. Dengan begitu, struktur kepemilikan bursa tetap aman dan transparan.

Pengecualian Khusus untuk Pemegang Saham Strategis

Meskipun batas umum menetapkan angka 5%, OJK membuka peluang pengecualian bagi pemegang saham strategis. Pemegang saham strategis, termasuk lembaga negara, dapat menguasai porsi saham melampaui batas tersebut. Namun, proses ini membutuhkan tahapan ketat serta persetujuan resmi OJK.

Hasan Fawzi menegaskan bahwa pihak tertentu harus melalui pengajuan resmi dan penelaahan mendalam terlebih dahulu. OJK akan meneliti setiap permohonan secara rinci sebelum memberikan izin kepemilikan di atas 5%. Tanpa persetujuan regulator, batasan umum tetap berlaku mengikat.

Proses persetujuan khusus ini menjamin bahwa porsi saham yang lebih besar hanya jatuh ke tangan lembaga yang tepat. Pemerintah dan OJK ingin memastikan pemegang saham strategis membawa dampak positif bagi perkembangan pasar modal nasional. Selain itu, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas utama regulator.

Proses Finalisasi dan Harmonisasi Regulasi Demutualisasi

OJK terus mempercepat penyelesaian rancangan POJK ini agar rampung sesuai target pada kuartal ketiga. Lembaga pengawas ini telah menyelesaikan pembahasan awal serta mengharmoniskan rancangan aturan bersama Kementerian Hukum. Saat ini, draf regulasi tersebut sudah memasuki tahap finalisasi internal.

Selanjutnya, OJK akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penajaman rumusan final. Setelah diskusi tersebut selesai, regulator tinggal menunggu hasil harmonisasi akhir dari Kementerian Hukum. OJK optimistis seluruh proses berjalan lancar sesuai rencana.

Rangkaian koordinasi ini menunjukkan keseriusan regulator dalam menyiapkan payung hukum yang matang. Berikut adalah beberapa langkah penting yang OJK lakukan dalam menyusun POJK demutualisasi:

• Mengharmoniskan draf aturan bersama Kementerian Hukum secara intensif.

• Menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama DPR untuk penajaman regulasi.

• Melakukan finalisasi internal sebelum menerbitkan regulasi secara resmi.

• Mengkaji mekanisme penelaahan khusus bagi calon pemegang saham strategis.

Mandat UU P2SK dan Keterlibatan Lembaga Negara

Kebijakan demutualisasi bursa ini merupakan perintah langsung dari Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang tersebut memberi ruang bagi lembaga negara tertentu untuk menjadi pemegang saham BEI. Terdapat tiga lembaga negara yang memperoleh izin undang-undang untuk memiliki saham bursa, yaitu:

• Kementerian Keuangan

• Bank Indonesia

• Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)

BPI Danantara bahkan sudah menyatakan minat resmi untuk membeli saham BEI melalui mekanisme demutualisasi ini. Namun, rencana pembelian tersebut masih berada dalam tahap pembahasan bersama OJK dan Direksi BEI. Pihak Danantara menargetkan proses pembahasan ini dapat rampung dalam beberapa bulan mendatang.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir mengonfirmasi bahwa proses demutualisasi masih berjalan dengan lancar. Pihaknya terus berkonsultasi secara intensif dengan regulator serta pengelola bursa. Kehadiran lembaga negara ini diharapkan dapat memperkuat struktur modal dan daya saing pasar keuangan Indonesia di tingkat global.

Dengan terbitnya aturan kepemilikan saham BEI pada September ini, kepastian hukum terkait demutualisasi bursa akan makin jelas. Seluruh pelaku pasar modal kini menunggu peluncuran resmi POJK tersebut. Kebijakan ini bakal membawa era baru bagi tata kelola bursa efek di tanah air.

Pertanyaan Umum Seputar Aturan Kepemilikan Saham BEI (FAQ)

Berapa batas maksimal kepemilikan saham BEI untuk satu pihak? Batas umum kepemilikan saham BEI untuk satu pihak adalah maksimal 5% dari total saham yang bursa keluarkan.

Apakah pemegang saham bisa memiliki saham BEI lebih dari 5%? Bisa, khusus untuk pemegang saham strategis yang telah lulus proses penelitian dan memperoleh persetujuan resmi dari OJK.

Kapan aturan baru tentang demutualisasi BEI ini terbit? OJK memproyeksikan POJK terkait demutualisasi ini terbit dan berlaku efektif pada September 2026.

Siapa saja lembaga negara yang boleh memiliki saham BEI menurut UU P2SK? Lembaga negara yang dibolehkan meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Otak Online

Media informasi seputar Berita terkini, Kripto, Airdrop,Teknologi, Gadget, Industri Game, Industri Film, Lifestyle etc.

Bagikan Artikel