Otakonline.com - Jakarta, penetrasi asuransi Indonesia masih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Pada 2025, tingkat penetrasi asuransi Indonesia tercatat hanya 1,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut menjadi perhatian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyebut posisi Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Anggito menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, penetrasi asuransi Indonesia masih berada di bawah 2% terhadap PDB.
Penetrasi Asuransi Indonesia Masih Terendah di ASEAN
Anggito mengatakan tingkat penetrasi asuransi Indonesia menjadi yang terendah dibandingkan negara pembanding di ASEAN. Sementara itu, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina mencatat angka yang lebih tinggi.
Dalam paparan Anggito, Singapura mencatat tingkat penetrasi asuransi sebesar 7,60% terhadap PDB pada 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara negara ASEAN yang ditampilkan.
Kemudian, Thailand berada di posisi berikutnya dengan penetrasi sebesar 5,10% terhadap PDB. Malaysia juga mencatat angka yang cukup tinggi, yakni 3,70%.
Selanjutnya, Filipina mencatat tingkat penetrasi asuransi sebesar 2,00%. Indonesia baru berada setelah Filipina dengan angka 1,30% terhadap PDB.
Data tersebut berasal dari World Bank dan Allianz Global Insurance Report. Perbedaan angka itu menunjukkan jarak penetrasi asuransi Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN masih cukup lebar.
Anggito menegaskan, “Penetrasi asuransi masih di bawah 2% terhadap PDB, tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.” Menurutnya, sejumlah negara ASEAN pada umumnya sudah lebih dahulu menjalankan program penjaminan polis.
Literasi dan Inklusi Asuransi Indonesia Ikut Rendah
Selain melihat angka penetrasi, LPS juga menyoroti tingkat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia. Anggito menilai rendahnya penetrasi berjalan searah dengan rendahnya pemahaman serta penggunaan produk asuransi di masyarakat.
Tingkat literasi asuransi tercatat sebesar 42,8%. Sementara itu, tingkat inklusi asuransi hanya mencapai 29,55%.
Menurut Anggito, angka tersebut menunjukkan masih sedikit masyarakat yang menggunakan produk asuransi. Terlebih lagi, tingkat literasi dan inklusi asuransi masih jauh lebih rendah dibandingkan sektor perbankan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam upaya meningkatkan penggunaan produk asuransi. Masyarakat dinilai belum sepenuhnya menempatkan asuransi sebagai bagian dari kebutuhan perlindungan dasar.
Dengan demikian, peningkatan literasi dan inklusi menjadi bagian penting dalam memperluas pemanfaatan asuransi. Namun, LPS juga melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri tersebut.
LPS Dorong Percepatan Program Penjaminan Polis
Rendahnya penetrasi dan inklusi asuransi mendorong LPS untuk melihat pentingnya percepatan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi. Program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk membangun kembali keyakinan publik.
Anggito mengatakan program penjaminan polis dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, LPS menilai program tersebut menjadi salah satu pekerjaan utama yang perlu mendapat perhatian.
“Untuk itu program penjaminan polis ini merupakan salah satu instrument untuk memulihkan kepercayaan atau keyakinan publik, dan ini merupakan pekerjaan utama bagi kita semua,” tegas Anggito.
Program penjaminan polis juga menjadi perhatian karena sejumlah negara ASEAN telah lebih dahulu menyelenggarakan program serupa. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tingkat penetrasi asuransi yang relatif rendah.
Oleh karena itu, percepatan program penjaminan polis menjadi salah satu langkah yang dinilai penting. LPS berharap instrumen tersebut dapat membantu meningkatkan keyakinan publik terhadap produk asuransi.
Jarak Indonesia dengan Negara ASEAN
Perbandingan tingkat penetrasi asuransi pada 2025 menunjukkan posisi Indonesia masih berada cukup jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
Berikut tingkat penetrasi asuransi terhadap PDB di sejumlah negara ASEAN:
Singapura: 7,60%
Thailand: 5,10%
Malaysia: 3,70%
Filipina: 2,00%
Indonesia: 1,30%
Singapura mencatat angka hampir enam kali lipat dibandingkan Indonesia. Thailand juga berada jauh di atas Indonesia, sementara Malaysia mencatat penetrasi hampir tiga kali lebih tinggi.
Filipina memang memiliki angka yang lebih dekat dengan Indonesia. Namun, tingkat penetrasinya tetap berada di atas Indonesia pada 2025.
Di sisi lain, rendahnya penetrasi Indonesia berjalan beriringan dengan kondisi literasi dan inklusi asuransi. LPS melihat kondisi tersebut sebagai tantangan dalam memperluas penggunaan produk perlindungan di masyarakat.
Kepercayaan Publik Jadi Perhatian
LPS menilai kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan industri asuransi. Rendahnya penggunaan produk asuransi menunjukkan masih adanya ruang besar untuk memperluas perlindungan masyarakat.
Selain itu, tingkat literasi sebesar 42,8% menunjukkan belum seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang kuat mengenai produk asuransi. Tingkat inklusi yang hanya 29,55% juga memperlihatkan penggunaan produk tersebut masih terbatas.
Karena itu, LPS mendorong percepatan Program Penjaminan Polis sebagai salah satu instrumen untuk memulihkan keyakinan publik. Langkah tersebut menjadi perhatian di tengah posisi penetrasi asuransi Indonesia yang masih rendah.
Sementara itu, perbandingan dengan negara ASEAN memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina mencatat penetrasi lebih tinggi pada 2025.
Pada akhirnya, peningkatan penetrasi asuransi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan penggunaan produk. Kepercayaan publik, literasi, dan inklusi juga menjadi bagian penting dalam memperluas perlindungan masyarakat.
Kesimpulan
Penetrasi asuransi Indonesia tercatat 1,30% terhadap PDB pada 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan negara ASEAN dalam perbandingan yang dipaparkan LPS.
Sementara itu, tingkat literasi asuransi berada di 42,8% dan inklusinya hanya 29,55%. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman serta penggunaan produk asuransi di masyarakat.
Karena itu, LPS mendorong percepatan Program Penjaminan Polis. Anggito menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap asuransi.
