Otakonline.com - Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap langkah pemerintah Amerika Serikat memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sistem perekonomian.
Menurut Purbaya, langkah tersebut bertujuan menjaga kondisi pasar obligasi pemerintah AS. Ia menilai kebijakan itu memiliki kemiripan dengan langkah yang sebelumnya ia terapkan di Indonesia.
Purbaya menjelaskan pemerintah menempatkan SAL di sistem perbankan dengan tingkat bunga yang setara dengan Bank Indonesia (BI). Dengan cara tersebut, dana masuk ke sistem ekonomi tanpa menambah biaya bagi pemerintah.
Purbaya Klaim AS Ikuti Langkah RI
Purbaya mengatakan pemerintah Indonesia lebih dulu memindahkan dana dari bank sentral ke perbankan. Menurutnya, kebijakan itu mendorong masuknya dana ke sistem perekonomian.
Selain itu, pemerintah tetap memperoleh tingkat pengembalian yang sama. Purbaya meminta perbankan memberikan bunga dengan tingkat yang setara dengan bunga dari Bank Indonesia.
“Ketika saya pindahkan uang dari Bank Sentral ke perbankan, itu kan uang masuk ke sistem perekonomian, tapi cost buat saya nggak ada. Return-nya sama, saya minta bunga dari perbankan sama dengan bunga yang diberikan oleh Bank Sentral,” ungkap Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan langkah pemerintah AS. Ia menyebut Amerika juga akan melakukan langkah yang serupa untuk menjaga pasar obligasi pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar bertujuan memasukkan dana ke sistem ekonomi. Pemerintah juga dapat memanfaatkannya sebagai bentuk intervensi terhadap pasar obligasi.
Kebijakan Menyasar Pasar Obligasi Pemerintah
Purbaya menjelaskan pemerintah AS mengambil langkah tersebut untuk menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah. Selain itu, langkah tersebut bertujuan mengembalikan arah perekonomian.
Sementara itu, Purbaya mengklaim Indonesia sudah menjalankan pendekatan tersebut lebih dahulu. Ia mengatakan kebijakan itu sempat mendapat keraguan ketika pertama kali diterapkan.
“Saya sudah lakukan duluan sebelum Bank Sentral, sebelum pemerintah Amerika, si Bessent (Menteri Keuangan AS) melakukan itu. Jadi kita pinteran sedikit lah,” kata Purbaya.
Ia mengaku sebelumnya kesulitan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut kepada publik. Purbaya menyebut sebagian pihak sempat menilai langkah itu hanya merupakan gagasan tanpa dasar perhitungan.
Namun, Purbaya kini melihat langkah pemerintah AS sebagai kebijakan yang memiliki kemiripan. Karena itu, ia menilai pendekatan Indonesia memiliki dasar perhitungan ekonomi.
“Ternyata Amerika melakukan hal yang mirip dan sejenis. Jadi harusnya sih, ini menggambarkan bahwa memang yang kita terapkan bukan pengetahuan abal-abal,” ujarnya.
Purbaya Sebut Kebijakan Berdasarkan Perhitungan
Purbaya menegaskan kebijakan pemindahan SAL bukan sekadar keputusan tanpa perhitungan. Menurutnya, pemerintah menghitung terlebih dahulu dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian.
Ia menilai langkah itu menunjukkan adanya perhitungan mengenai reaksi ekonomi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemindahan dana tidak hanya melihat kebutuhan likuiditas.
Purbaya juga menganggap kemiripan kebijakan AS menjadi pembanding terhadap langkah yang telah Indonesia tempuh. Menurutnya, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar analisis.
Selain itu, ia menilai kebijakan pemerintah perlu melihat hubungan antara sistem perbankan, perekonomian, dan pasar obligasi. Ketiganya dapat saling berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
Namun, Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai rincian teknis kebijakan AS dalam pernyataannya. Ia hanya menyebut tujuan langkah tersebut berkaitan dengan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah dan arah perekonomian.
Kebijakan SAL Jadi Salah Satu yang Dibanggakan Purbaya
Purbaya menambahkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah yang paling ia banggakan selama setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Menurutnya, kebijakan itu turut membantu mengubah arah perekonomian Indonesia. Ia mengklaim perekonomian bergerak dari kondisi yang sebelumnya mengarah pada pertumbuhan sekitar 4%.
Selanjutnya, Purbaya menyebut ekonomi Indonesia bergerak menuju pertumbuhan 6%. Ia mengaitkan perubahan arah tersebut dengan sejumlah kebijakan yang telah pemerintah jalankan.
“Yang kita banggakan tadi, kita berhasil membalik ekonomi dari melambat, mungkin ke arah 4% lah ya, menjadi berbalik ke arah 6%,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Purbaya mengenai kebijakan pengelolaan SAL. Ia menilai pemindahan dana ke sistem perbankan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian.
Pemindahan SAL dan Dampaknya bagi Ekonomi
Pemindahan SAL ke sistem perbankan membuat dana pemerintah masuk ke dalam sistem perekonomian. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mempertahankan tingkat pengembalian dana melalui skema bunga yang setara.
Karena itu, kebijakan tersebut memiliki dua sisi. Pertama, pemerintah memasukkan dana ke sistem ekonomi. Kedua, pemerintah tetap memperhatikan imbal hasil dari dana tersebut.
Di sisi lain, kebijakan itu juga berkaitan dengan pasar obligasi pemerintah. Purbaya menyebut langkah serupa bertujuan membantu menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah AS.
Dengan demikian, pengelolaan saldo pemerintah dapat memiliki fungsi yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya menyimpan dana, tetapi juga dapat mengatur penempatannya sesuai kebutuhan ekonomi.
Sementara itu, Purbaya melihat kemiripan langkah AS sebagai penguat terhadap pendekatan yang sebelumnya ia terapkan. Ia menilai keputusan ekonomi perlu berangkat dari perhitungan yang jelas.
Pada akhirnya, Purbaya menempatkan kebijakan pemindahan SAL sebagai salah satu langkah penting dalam upaya mendorong perekonomian. Ia juga menilai perkembangan di Amerika Serikat menunjukkan pendekatan serupa dapat muncul dalam pengelolaan ekonomi.
Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana dana pemerintah dapat berkaitan dengan sistem perbankan dan pasar obligasi. Oleh karena itu, pengelolaan SAL menjadi salah satu instrumen yang mendapat perhatian dalam kebijakan ekonomi pemerintah.
