Otakonline.com - Jakarta, pemerintah menyiapkan rekening otomatis berbasis NIK bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun. Rekening tersebut akan dibuka bersamaan dengan kepemilikan KTP dan terhubung dengan data kependudukan Dukcapil.
Kebijakan ini akan didukung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjangkau sekitar 200 juta penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional. Pemerintah juga menyiapkan rekening tersebut untuk mendukung penyaluran berbagai program, termasuk bantuan sosial.
Rekening Dibuka Bersamaan dengan KTP
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar setiap warga memiliki rekening ketika berusia 17 tahun. Usia tersebut bertepatan dengan waktu masyarakat memperoleh KTP.
“Presiden menginstruksikan setiap warga negara pada usia 17 tahun itu mempunyai rekening, otomatis bersamaan dengan KTP,” kata Airlangga di Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9), dikutip Republika.
Pembukaan rekening akan berlangsung secara digital. Prosesnya memanfaatkan NIK yang tercatat dalam data kependudukan dan telah terhubung dengan Dukcapil.
Dalam persiapannya, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan kebijakan bersama BRI dan BSI.
Saldo Awal Rp50.000 Tanpa Biaya Administrasi
Setiap pemilik rekening akan menerima dana awal sebesar Rp50.000. Airlangga menegaskan saldo tersebut tidak boleh berkurang karena potongan biaya administrasi bank.
Rekening itu tidak hanya berfungsi untuk transaksi sehari-hari. Pemerintah juga mengarahkannya sebagai sarana penyaluran sejumlah program pemerintah, terutama bantuan sosial.
Dengan rekening yang terhubung pada identitas kependudukan, penyaluran program diharapkan dapat menggunakan jalur perbankan. Namun, pelaksanaan teknis kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan dan koordinasi antarlembaga.
Dukungan QRIS untuk Pelaku UMKM
Pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran QR atau QRIS secara otomatis bagi pemilik rekening yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu pedagang menerima pembayaran digital.
Airlangga menyebut QRIS bagi pedagang tidak akan mengenakan potongan biaya. “Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang,” ujarnya.
Menurut Airlangga, fasilitas itu diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian syariah. Dukungan tersebut melengkapi rencana pembukaan rekening otomatis bagi masyarakat yang memasuki usia dewasa.
Target Inklusi Keuangan Nasional
Kebijakan rekening otomatis menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 93,91 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di level 13,14 persen. Melalui keterlibatan BSI dan penyediaan rekening sejak usia 17 tahun, pemerintah menargetkan akses tersebut semakin luas.
Program ini akan mencakup pembukaan rekening, pemberian saldo awal, serta pemanfaatan rekening untuk transaksi dan penyaluran program pemerintah. Pemerintah masih mempersiapkan mekanisme pelaksanaannya bersama lembaga terkait.
