China Lawan Sanksi AS, Perusahaan Global Kini Terjebak Dilema

OtakOnline.com - Pemerintah China resmi meningkatkan langkah perlawanan terhadap sanksi Amerika Serikat dengan menerapkan aturan anti-sanksi untuk pertama kalinya. Langkah ini dinilai menjadi perubahan besar dalam hubungan ekonomi dan geopolitik dua negara terbesar dunia tersebut.

China lawan sanksi AS setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan kilang minyak China yang dituduh membeli minyak Iran. Namun, kali ini Beijing tidak hanya melontarkan protes diplomatik seperti sebelumnya.

Pemerintah China justru mengaktifkan “Blocking Rules” atau aturan pemblokiran yang melarang perusahaan dan warga negaranya mematuhi sanksi Amerika Serikat. Kebijakan ini langsung menarik perhatian pelaku industri global karena dapat memicu benturan hukum internasional.

China Mulai Terapkan Aturan Anti-Sanksi

Langkah terbaru Beijing dianggap sebagai sinyal bahwa China kini bergerak dari sekadar retorika menuju tindakan hukum nyata. Aturan tersebut sebenarnya sudah dibuat sejak 2021 dengan nama resmi Rules on Counteracting Unjustified Extraterritorial Application of Foreign Legislation and Other Measures.

Namun, aturan itu baru pertama kali diterapkan secara langsung terhadap sanksi Amerika Serikat.

Kementerian Perdagangan China menyatakan aturan tersebut bertujuan melindungi kedaulatan nasional, keamanan, serta kepentingan pembangunan ekonomi negara. Selain itu, pemerintah China juga ingin menjaga hak perusahaan lokal yang terkena dampak sanksi asing.

Sanksi terbaru AS sendiri menyasar Hengli Petrochemical dan empat kilang minyak independen lain di China. Mereka dituduh terlibat dalam pembelian minyak Iran yang masuk daftar embargo Washington.

China menilai sanksi sepihak Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional maupun persetujuan Dewan Keamanan PBB. Karena itu, Beijing memutuskan melarang perusahaan domestik mematuhi aturan tersebut.

Di sisi lain, langkah ini juga muncul menjelang pertemuan penting antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing pekan depan. Banyak analis menilai timing tersebut bukan kebetulan.

Ketegangan AS-China Masuk Fase Baru

Pengamat melihat China lawan sanksi AS sebagai bagian dari persaingan strategis yang semakin luas. Persaingan itu kini tidak hanya menyentuh perdagangan, tetapi juga energi, teknologi, hingga rantai pasok global.

Peneliti dari Guangzhou Institute of the Greater Bay Area, Yan Xing, menyebut Beijing ingin menunjukkan “garis merah” sebelum memasuki meja negosiasi dengan Washington.

Menurutnya, perdagangan minyak Iran bukan isu yang akan dikorbankan begitu saja oleh China. Sebab, kebutuhan energi menjadi bagian penting dari keamanan nasional negara tersebut.

Sementara itu, konsultan rantai pasok asal Shanghai, Cameron Johnson, menilai pemerintah China kini memandang keamanan rantai pasok sebagai bagian langsung dari strategi pertahanan negara.

Karena itu, Beijing mulai memperkuat perangkat hukum yang mencakup:

• Kontrol ekspor

• Regulasi data

• Tinjauan keamanan nasional

• Aturan anti-sanksi

• Pengawasan investasi asing

Selain sektor energi, kebijakan baru ini diperkirakan berdampak pada industri strategis lain seperti semikonduktor, baterai kendaraan listrik, logistik, layanan cloud, hingga mineral penting.

Perusahaan Global Hadapi Dilema Besar

Kondisi paling rumit justru dialami perusahaan multinasional. Mereka kini berada di tengah dua sistem hukum yang saling bertentangan.

Jika perusahaan mengikuti sanksi Amerika Serikat, mereka bisa dianggap melanggar hukum China. Namun, bila mengabaikan aturan AS, mereka berisiko terkena hukuman dari Washington.

Situasi ini disebut sejumlah ahli sebagai “compliance catch-22” atau jebakan kepatuhan hukum.

Carl Li dari Zhong Lun Law Firm mengatakan perusahaan global menghadapi dilema serius. Menurutnya, mematuhi satu aturan bisa langsung memicu pelanggaran terhadap aturan lain.

Bank asing menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Selama ini, banyak bank internasional memilih menutup rekening atau menghentikan layanan kepada perusahaan yang terkena sanksi AS.

Namun sekarang, keputusan seperti itu bisa memicu masalah hukum di China.

Pengacara King & Wood, Dai Menghao, mengatakan bank kemungkinan akan lebih berhati-hati mengambil keputusan bisnis terkait perusahaan yang terkena sanksi Amerika Serikat.

Alih-alih secara terang-terangan menyebut alasan sanksi AS, perusahaan mungkin mulai menggunakan istilah lain seperti “risiko bisnis” atau “kebijakan internal perusahaan”.

Dampak Besar bagi Rantai Pasok Dunia

Ketegangan terbaru ini diperkirakan mempercepat pembentukan dua sistem ekonomi global yang terpisah. Satu sistem dipimpin Amerika Serikat, sementara sistem lain dipusatkan di China.

Ekonom senior Natixis Corporate & Investment Banking, Gary Ng, menilai tren ini bisa menjadi normal baru dalam ekonomi dunia.

Menurutnya, perusahaan global tidak lagi hanya memikirkan keuntungan dan efisiensi biaya. Kini, risiko geopolitik juga menjadi faktor utama dalam menentukan investasi dan rantai pasok.

Beberapa perusahaan multinasional bahkan mulai memisahkan operasional bisnis China dari jaringan global mereka. Langkah itu dilakukan agar aktivitas bisnis di China tidak langsung terpengaruh aturan Amerika Serikat.

Strategi yang mulai diterapkan perusahaan antara lain:

• Memisahkan sistem data China dan global

• Membuat rantai pasok terpisah

• Memisahkan unit bisnis regional

• Mengurangi ketergantungan pembayaran dolar AS

• Menyesuaikan kebijakan kepatuhan internal

Meskipun begitu, sebagian besar analis menilai perusahaan asing belum akan meninggalkan pasar China sepenuhnya. Pasar domestik China masih terlalu besar untuk diabaikan.

Namun, pola bisnis global diperkirakan berubah secara perlahan. Dunia usaha kini harus menyesuaikan diri dengan realitas baru hubungan AS-China yang semakin kompleks.

China Lawan Sanksi AS Jadi Sinyal Perubahan Global

Langkah China lawan sanksi AS menandai babak baru dalam persaingan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Beijing kini tidak hanya membalas lewat pernyataan diplomatik, tetapi mulai menggunakan instrumen hukum secara aktif.

Perubahan ini membuat perusahaan global menghadapi tantangan baru yang jauh lebih rumit dibanding beberapa tahun lalu.

Selain harus menjaga profit, perusahaan kini wajib menghitung risiko politik dan hukum lintas negara. Karena itu, banyak pengamat percaya ketegangan ekonomi antara AS dan China akan terus membentuk arah perdagangan dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Otak Online

Media informasi seputar Berita terkini, Kripto, Airdrop,Teknologi, Gadget, Industri Game, Industri Film, Lifestyle etc.

Bagikan Artikel