BGN Larang Pegawai Miliki SPPG MBG demi Cegah Konflik Kepentingan

OtakOnline.com – Jakarta - BGN larang pegawai miliki SPPG MBG menjadi kebijakan baru yang ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari. Langkah tersebut diambil untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Kebijakan tersebut muncul setelah terungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pegawai BGN dalam pengelolaan yayasan mitra dapur MBG yang kini sedang diusut Kejaksaan Agung.

Menurut Agustina, pegawai BGN memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan penting. Karena itu, mereka tidak boleh memiliki ataupun terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar setiap keputusan tetap objektif dan bebas dari kepentingan pribadi.

BGN Larang Pegawai Miliki SPPG MBG untuk Jaga Integritas

Agustina Arumsari menegaskan bahwa pegawai BGN sebagai pengambil kebijakan wajib menjaga independensi. Mereka tidak diperkenankan memiliki atau terlibat dalam pengelolaan dapur MBG maupun SPPG.

Menurutnya, potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi berbagai kebijakan penting. Misalnya, penentuan besaran insentif bagi setiap SPPG, perubahan standar luas dapur, hingga berbagai aturan operasional lainnya.

Ia mencontohkan kebijakan insentif yang kini menggunakan angka tetap Rp6 juta per SPPG. Selain itu, terdapat perubahan ketentuan luas dapur dari sebelumnya sekitar 400 meter persegi menjadi 150 meter persegi. Kebijakan seperti itu harus diambil secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.

Karena itu, BGN memperketat aturan internal agar seluruh pegawai fokus menjalankan tugas sebagai regulator dan pengawas program.

Fokus Program MBG Beralih ke Penerima Manfaat

Agustina menjelaskan pendekatan BGN kini berbeda dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak diarahkan pada penambahan jumlah dapur, kini prioritas utama adalah memastikan penerima manfaat memperoleh intervensi gizi secara tepat.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak diukur dari banyaknya dapur yang berdiri. Sebaliknya, ukuran keberhasilan adalah seberapa efektif program tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, BGN sedang melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut akan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya lebih akurat.

Evaluasi Libatkan Berbagai Pihak

Dalam proses tersebut, BGN akan bekerja sama dengan:

• Kementerian Kesehatan.
• Ahli gizi.
• Tim teknis BGN.
• Instansi terkait lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemetaan yang lebih tepat sehingga bantuan gizi benar-benar menyasar kelompok prioritas pemerintah.

Audit SPPG dan Standar Baru Segera Diterapkan

Setelah pemetaan penerima manfaat selesai dilakukan, BGN akan mengevaluasi seluruh SPPG yang telah beroperasi.

Evaluasi tidak hanya melihat jumlah dapur. Namun, kualitas fasilitas, kelayakan operasional, hingga kepatuhan terhadap standar teknis juga akan menjadi perhatian utama.

Agustina mengatakan dapur yang memenuhi standar tetap dapat beroperasi. Sementara itu, BGN sedang menyusun indeks penilaian baru sebagai acuan evaluasi seluruh SPPG di Indonesia.

Namun, apabila hasil audit menunjukkan adanya dapur yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah membuka kemungkinan melakukan penggabungan bahkan penutupan operasional.

Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif.

Dugaan Korupsi MBG Masih Diusut Kejagung

Kebijakan BGN larang pegawai miliki SPPG MBG muncul bersamaan dengan penyidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis oleh Kejaksaan Agung.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Penyidik menduga sejumlah yayasan yang menjadi mitra SPPG memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN. Meski diduga tidak memenuhi persyaratan, yayasan tersebut tetap lolos proses verifikasi melalui portal mitra BGN.

Akibatnya, yayasan tersebut memperoleh penunjukan sebagai mitra dan menerima insentif dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah setiap hari.

Selain dugaan pengaturan mitra dapur, penyidik juga mengusut berbagai pengadaan barang dan jasa pendukung program MBG. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi yang diduga tidak sesuai kebutuhan serta mengandung unsur mark up harga.

Melalui kebijakan baru ini, BGN berharap tata kelola program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, penguatan pengawasan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat.

Bagikan Artikel