ESDM Didesak Investigasi Pemadaman Listrik Jawa Secara Transparan

OtakOnline.com, Jakarta - Investigasi pemadaman listrik Jawa menjadi tuntutan utama setelah gangguan kelistrikan yang terjadi pada 9–10 Juni 2026 menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah. Berbagai pihak meminta pemerintah segera mengungkap penyebab utama gangguan tersebut kepada masyarakat.

Pemadaman yang terjadi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan pasokan listrik nasional. Masyarakat menilai gangguan yang meluas tidak seharusnya terjadi pada sistem kelistrikan yang memiliki cadangan daya besar.

Selain itu, peristiwa ini memunculkan kekhawatiran terkait ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri, pusat data, hingga kendaraan listrik. Karena itu, investigasi yang terbuka dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

IESR Desak Investigasi Pemadaman Listrik Jawa

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan investigasi pemadaman listrik Jawa secara menyeluruh. Hasil investigasi tersebut juga diminta untuk diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya terkait keandalan sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, transparansi dari regulator maupun operator sangat diperlukan agar publik memahami penyebab gangguan yang terjadi.

Ia mempertanyakan penjelasan awal mengenai gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Jawa. Dalam sistem Jamali yang terintegrasi, gangguan pada satu pembangkit atau satu jaringan seharusnya tidak langsung berkembang menjadi pemadaman berskala luas.

Menurut Fabby, kondisi tersebut hanya mungkin terjadi jika terdapat masalah yang lebih besar dalam sistem atau dilakukan pengurangan beban listrik secara sengaja untuk menjaga stabilitas jaringan.

Sistem Jamali Dinilai Seharusnya Mampu Mengantisipasi Gangguan

Fabby menjelaskan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali dirancang dengan berbagai lapisan pengamanan. Sistem tersebut memiliki cadangan daya, perlindungan otomatis, serta jaringan cadangan yang berfungsi mengurangi risiko gangguan meluas.

Dalam kondisi normal, reserve margin atau cadangan daya PLN mencapai sekitar 30 persen. Angka tersebut dinilai cukup untuk menjaga keamanan pasokan listrik ketika terjadi gangguan pada salah satu pembangkit atau jaringan transmisi.

Cadangan Daya Menjadi Faktor Penting

Cadangan daya memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional. Dengan cadangan yang memadai, gangguan pada satu unit pembangkit dapat ditutupi oleh pembangkit lainnya tanpa harus memadamkan listrik pelanggan.

Namun, jika beberapa pembangkit mengalami kendala secara bersamaan atau kapasitas operasinya menurun, maka risiko gangguan sistem akan meningkat. Karena itu, investigasi pemadaman listrik Jawa perlu mengungkap kondisi operasional pembangkit saat kejadian berlangsung.

Dugaan Gangguan Pasokan Batu Bara

Fabby menduga pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berkaitan dengan rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sistem Jawa-Bali.

Menurutnya, keterbatasan pasokan batu bara dapat menyebabkan pembangkit beroperasi di bawah kapasitas optimal. Akibatnya, kemampuan sistem dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan listrik menjadi berkurang.

Ia menyoroti kemungkinan rendahnya Hari Operasi Pembangkit (HOP) yang berada di bawah batas aman. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas sistem ketika terjadi gangguan mendadak.

Selain itu, keterlambatan pengiriman batu bara disebut sebagai salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan.

Pihak industri sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait dampak keterlambatan RKAB terhadap pasokan batu bara sejak Maret dan April 2026. Karena itu, aspek ini dinilai perlu menjadi bagian penting dalam proses investigasi.

Presiden Diminta Beri Perhatian Khusus

Fabby juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap peristiwa ini. Menurutnya, pemerintah perlu memperoleh penjelasan yang jelas dari Kementerian ESDM mengenai penyebab pemadaman yang terjadi.

Ia menilai pemadaman bergilir telah menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun pelanggan berhak memperoleh kompensasi, nilai ganti rugi dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung akibat terhentinya aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa kebutuhan listrik nasional terus meningkat. Pertumbuhan industri, pembangunan pusat data, dan percepatan elektrifikasi transportasi membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal.

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional dianggap sangat mendesak. Pasokan listrik harus tersedia selama 24 jam tanpa gangguan yang berkepanjangan.

Momentum Evaluasi Ketahanan Energi Nasional

Peristiwa pemadaman ini dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap pembangkit berbahan bakar batu bara dan sistem yang sangat terpusat perlu mendapat perhatian serius.

Jika dugaan gangguan pasokan batu bara terbukti menjadi penyebab utama, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem penyediaan energi nasional. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang besar, gangguan distribusi tetap dapat berdampak pada pasokan listrik.

Selain itu, penguatan diversifikasi energi dan peningkatan keandalan jaringan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kejadian serupa. Dengan demikian, sistem kelistrikan nasional dapat lebih tangguh menghadapi lonjakan kebutuhan listrik maupun gangguan pasokan energi.

Investigasi pemadaman listrik Jawa yang dilakukan secara transparan akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kelemahan sistem. Hasil investigasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar perbaikan sektor ketenagalistrikan nasional di masa mendatang.

Bagikan Artikel