APINDO Nilai Danantara Masuk KSSK Kurang Tepat
OtakOnline.com | Jakarta - Danantara masuk KSSK menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukan langkah yang lazim.
Menurut APINDO, posisi Danantara lebih dekat sebagai pelaku usaha karena mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh sebab itu, lembaga tersebut dinilai berbeda dengan institusi yang memiliki kewenangan menyusun kebijakan ekonomi nasional.
Sementara itu, APINDO berpandangan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih tepat dilibatkan dalam forum tersebut. Kementerian dinilai memiliki fungsi koordinasi yang lebih relevan terhadap kebijakan sektor riil dan perekonomian nasional.
APINDO Nilai Danantara Masuk KSSK Kurang Tepat
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Aviliani, mengatakan kehadiran Danantara dalam KSSK tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter lembaga tersebut. Menurutnya, Danantara memiliki posisi yang lebih menyerupai badan usaha dibanding lembaga pembuat kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa anggota KSSK selama ini merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menetapkan arah kebijakan nasional. Karena itu, penambahan anggota sebaiknya mempertimbangkan fungsi kelembagaan.
"Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN kan. Mestinya yang masuk itu lebih ke kementerian, karena kementerian itu yang membuat kebijakan," ujar Aviliani di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Selain itu, Aviliani menilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebijakan fiskal, moneter, dan kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi dinilai akan berjalan lebih efektif.
Penerbitan Obligasi Dinilai Jadi Alasan Danantara Dilibatkan
Meski mempertanyakan kebijakan tersebut, Aviliani menduga ada alasan yang melatarbelakangi keputusan pemerintah. Salah satunya adalah rencana Danantara menerbitkan obligasi dalam jumlah besar.
Menurutnya, penerbitan surat utang bernilai besar dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi pasar keuangan. Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan ingin melibatkan Danantara dalam pembahasan stabilitas sistem keuangan.
"Mungkin kenapa Danantara masuk, karena Danantara akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar. Obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga. Itu kemungkinan kenapa Danantara dimasukkan," jelasnya.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak mengubah pandangannya. Menurut APINDO, secara kelembagaan Danantara tetap bukan institusi yang berperan sebagai pembuat kebijakan publik.
Di sisi lain, keterlibatan badan investasi negara dalam forum strategis seperti KSSK dinilai memerlukan kejelasan mengenai fungsi, kewenangan, dan batas perannya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pelaku pasar.
Presiden Prabowo Arahkan Danantara Ikut Pengambilan Keputusan KSSK
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar BPI Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Arahan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas yang dihadiri Presiden bersama jajaran KSSK di Istana Kepresidenan. Informasi itu diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani.
"Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," kata Rosan.
Selama ini, KSSK beranggotakan empat institusi utama, yaitu:
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bank Indonesia (BI).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Keempat lembaga tersebut memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui koordinasi kebijakan pada saat kondisi normal maupun ketika menghadapi potensi krisis.
Pemerintah Ingin Perkuat Ekosistem Pertumbuhan Ekonomi
Rosan Roeslani menjelaskan bahwa keterlibatan Danantara di KSSK diharapkan mampu memperkuat dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter. Dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara, juga memiliki peran penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan.
"Supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," jelas Rosan.
Selain itu, Rosan memastikan Danantara akan mengikuti rapat KSSK apabila arahan Presiden mulai diterapkan. Dengan begitu, koordinasi antara pemerintah, regulator, dan badan investasi negara diharapkan menjadi lebih erat.
Perdebatan Soal Peran Danantara Masih Berlanjut
Masuknya Danantara ke dalam forum KSSK memunculkan beragam tanggapan dari kalangan pelaku usaha dan pengamat ekonomi. Sebagian pihak melihat langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi investasi nasional. Namun, sebagian lainnya menilai fungsi kelembagaan harus tetap dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Karena itu, pembahasan mengenai Danantara masuk KSSK diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar hukum, mekanisme keterlibatan, serta ruang lingkup peran Danantara dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar sekaligus memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap menjadi prioritas utama.
Media informasi seputar Berita terkini, Kripto, Airdrop,Teknologi, Gadget, Industri Game, Industri Film, Lifestyle etc.
0 Komentar Untuk "APINDO Nilai Danantara Masuk KSSK Kurang Tepat"
Posting Komentar