KKI Resmi Diluncurkan, Transaksi Diproses di Dalam Negeri

OtakOnline.com, Jakarta - Kartu Kredit Indonesia (KKI) resmi diluncurkan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Instrumen kredit ini menawarkan opsi pembayaran dengan pemrosesan transaksi di dalam negeri.

Peluncuran KKI menjadi langkah baru dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Fasilitas tersebut memberikan alternatif sumber dana kredit bagi nasabah ritel.

Sebelumnya, KKI hanya tersedia untuk segmen pemerintah. Kini, penggunaannya diperluas untuk masyarakat dan dapat digunakan pada berbagai transaksi yang menerima QRIS.

Kartu Kredit Indonesia Jadi Alternatif Kredit Domestik

Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, mengatakan KKI dirancang sebagai alternatif instrumen pembayaran kredit domestik. Sistem tersebut mengutamakan efisiensi, kehati-hatian, serta integrasi dengan infrastruktur pembayaran nasional.

“Implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan berintegrasi dengan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional,” ujar Destry selepas upacara HUT RI di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Destry, kehadiran KKI dapat memberikan pilihan baru bagi nasabah ritel. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kredit untuk berbagai kebutuhan transaksi.

Selain itu, skema domestik tersebut diharapkan membantu memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem digital. Perluasan transaksi digital dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri.

Destry juga menyebut KKI dapat menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat. Dengan begitu, instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran.

Transaksi KKI Diproses Melalui Sistem Domestik

Salah satu keunggulan utama KKI terletak pada pemrosesan transaksinya. Transaksi dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.

Sebelumnya, KKI telah digunakan untuk segmen pemerintah. Seluruh transaksi pada skema tersebut diproses di dalam negeri melalui Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN.

Kini, konsep tersebut dikembangkan untuk kebutuhan nasabah ritel. Perluasan ini menjadi bagian dari upaya BI memperkuat ekosistem pembayaran nasional.

Implementasi KKI sebagai sumber dana QRIS melalui beberapa skema resmi mulai berlaku pada 17 Agustus 2026. Pada tahap awal, KKI dapat digunakan untuk transaksi di berbagai merchant yang menerima pembayaran QRIS.

Penggunaannya juga tidak terbatas pada transaksi di dalam negeri. KKI dapat digunakan untuk transaksi luar negeri melalui skema QRIS Cross Border di negara mitra.

Dengan demikian, KKI menawarkan fleksibilitas bagi pengguna. Namun, penggunaannya tetap mengikuti jaringan dan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan.

KKI Digital Bisa Digunakan untuk QRIS

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan pengembangan KKI dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama berfokus pada penggunaan KKI sebagai sumber dana transaksi QRIS. Setelah itu, pengembangan akan diarahkan pada pembayaran online dan kartu fisik.

Pada 17 Agustus 2026, KKI diterbitkan dalam bentuk kartu digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk transaksi QRIS melalui beberapa metode pembayaran.

Berikut metode transaksi KKI yang tersedia pada tahap awal:

• QRIS Scan, yaitu pengguna memindai kode QRIS merchant.

• QRIS Tap, yaitu pembayaran QRIS tanpa perlu melakukan pemindaian.

• Transaksi QRIS, menggunakan KKI digital sebagai sumber dana kredit.

• QRIS Cross Border, untuk transaksi di negara mitra yang mendukung skema tersebut.

Pengembangan bertahap tersebut memungkinkan ekosistem KKI diperluas secara terukur. Karena itu, fitur pembayaran dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan infrastruktur.

Sementara itu, kartu fisik menjadi salah satu tahap lanjutan dalam pengembangan KKI. BI akan terus mengembangkan fitur tersebut sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran nasional.

Sejumlah Bank Sudah Terbitkan KKI

Implementasi awal KKI melibatkan sejumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran atau PJP. Peserta tersebut berasal dari perbankan nasional, baik bank pemerintah maupun swasta.

Ryan menyebut beberapa bank telah meluncurkan KKI pada tahap pertama. Kehadiran sejumlah bank tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem KKI.

PJP yang telah meluncurkan KKI tahap awal meliputi:

• BCA

• Bank Mandiri

• BNI

• BRI

• CIMB Niaga

• Permata Bank

• Bank Mega

• Bank Syariah Indonesia atau BSI

Kehadiran BSI juga memperluas pilihan KKI untuk skema pembayaran berbasis syariah. Hal tersebut menunjukkan pengembangan KKI tidak hanya menyasar satu model layanan perbankan.

Selain itu, keterlibatan banyak bank dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut. Nasabah nantinya memiliki lebih banyak pilihan sesuai layanan bank yang digunakan.

Dorong Digitalisasi dan Ekonomi Dalam Negeri

Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) menjadi bagian dari agenda penguatan sistem pembayaran nasional. BI ingin memastikan perkembangan ekonomi digital tetap didukung infrastruktur domestik.

Pemrosesan transaksi di dalam negeri juga menjadi salah satu aspek strategis. Sistem tersebut dapat memperkuat ekosistem pembayaran nasional sekaligus mendukung integrasi antarpenyelenggara.

Di sisi lain, KKI memberikan pilihan fasilitas kredit bagi nasabah ritel. Masyarakat dapat menggunakan sumber dana kredit untuk transaksi melalui merchant yang menerima QRIS.

Namun, penggunaan fasilitas kredit tetap perlu dilakukan secara bijak. Nasabah harus memahami ketentuan pembayaran, biaya, serta kewajiban yang melekat pada fasilitas kredit.

Bagi pelaku usaha, semakin banyaknya metode pembayaran dapat membuka peluang transaksi yang lebih luas. Merchant juga dapat menerima pembayaran digital dari pengguna KKI melalui QRIS.

Pengembangan KKI Dilakukan Bertahap

BI menyiapkan pengembangan KKI dalam beberapa tahap. Fokus awal berada pada transaksi QRIS menggunakan kartu digital sebagai sumber dana.

Selanjutnya, layanan akan diperluas untuk kebutuhan pembayaran online. Tahap berikutnya mencakup pengembangan kartu fisik bagi pengguna.

Meskipun begitu, keberhasilan KKI akan bergantung pada penerimaan masyarakat dan merchant. Infrastruktur pembayaran juga harus terus dikembangkan agar transaksi berlangsung lancar.

Dengan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga bank syariah, ekosistem KKI memiliki cakupan yang cukup luas. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat penerapan instrumen kredit domestik.

Peluncuran pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi penanda penting bagi perkembangan sistem pembayaran Indonesia. BI dan ASPI menargetkan KKI dapat menjadi alternatif pembayaran kredit yang efisien dan terintegrasi.

Ke depan, pengembangan KKI diharapkan semakin memperluas akses fasilitas kredit bagi nasabah ritel. Selain itu, sistem tersebut dapat mendukung digitalisasi merchant dan mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri.

Dengan pemrosesan transaksi melalui infrastruktur domestik, KKI menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional. Instrumen ini sekaligus membuka pilihan baru bagi masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Otak Online

Media informasi seputar Berita terkini, Kripto, Airdrop,Teknologi, Gadget, Industri Game, Industri Film, Lifestyle etc.

Bagikan Artikel